RDTR PKSN Saumlaki akan Segera Disusun

27 Mei 2010 | Wilayah II
RDTR PKSN Saumlaki Akan Segera Disusun

Dalam Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) disebutkan, kawasan perbatasan laut RI-Australia di Provinsi Maluku termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut pertahanan dan keamanan. Selain itu, arahan dalam RTRWN menjelaskan pula bahwa untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Sebagai upaya untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan laut RI-Australia di provinsi Maluku ditetapkan PKSN Saumlaki. Demikian diungkapkan Kasubdit Pengembangan Kawasan Wilayah IV Eko Hadi Sampurno mewakili Direktur Penataan Ruang Wilayah IV Lina Marlia pada pembahasan awal kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PKN Saumlaki Provinsi Maluku, pekan lalu di Jakarta.
Letak Saumlaki yang berada di Pulau Yamdena merupakan bagian dari Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saumlaki yang berada pada pertemuan tiga lempeng dunia menjadikan wilayah ini rawan terhadap bencana gempa, sehingga perlu mendapat perhatian khusus karena terkait dengan rencana yang berbasis mitigasi bencana, ujar Ketua Tim Ahli Retno.

Sebagai pusat pertumbuhan di perbatasan negara, pengembangan PKSN Saumlaki diarahkan fungsinya sebagai pintu gerbang internasional ke Australia. Untuk itu, perlu dikembangkan Pos Lintas Batas dengan sarana prasarana CIQS, yaitu kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan. Namun kaitannya dengan penyusunan RDTR PKSN Saumlaki ini, ada dua hal lain yang perlu diperhatikan selain pertahanan dan keamanan dalam pengembangan kawasan perbatasan. “Faktor-faktor tersebut adalah kesejahteraan masyarakat dan lingkungan,” ungkap S.L.Warihsunu, Kasubdit Bintaru Perkotaan Wilayah IV menanggapi.
Kedudukan RDTR PKSN Saumlaki pun harus jelas dan mengacu pada rencana umum dan rencana yang ada di atasnya, karena terkait dengan KSN. Kedudukan RDTR selanjutnya akan mengacu pada RTRW Kabupaten dan akan menjadi Perda Kabupaten. Begitu pula dengan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi yang disusun harus mengacu pada RTRW Kabupaten. “Namun, concern terhadap kebijakan nasional harus tetap diperhatikan,” tegas Eko.(pd/ibm)

Sumber:http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1136

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: