PEMDA dapat mengadakan Kerjasama International – (2)

Pada hari Rabu, tanggal 08 April 2009, diadakan Pertemuan Kepala Dinas/Badan didampingi  Staf Perencanaan bersama Sekretaris Daerah  M. Malaka, SH, MTP didampingi juga Tim Asistensi Pemda Maluku Tenggara Barat menyampaikan akan melakukan Kerja sama dengan beberapa Negara-Negara Uni Eropa seperti Belanda, German, dll dimana akan melakukan Perjalanan selama 12 hari dengan tujuan memperkenalkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam berbagai Potensi dan Investasi yang akan diusulkan (beberapa Dinas/Badan Terkait guna menyusun Proposal) setelah itu akan dijajaki dalam suatu bentuk proposal kerja sama yang akan dituangkan dalam Naskah Memorandum saling Pengertian  Memorandum of Understanding (MoU).

 

Dasar Rencana Kerja sama Luar Negeri harus memperhatikan prosedur yang telah diatur dalam Permendagri No. 03 Tahun 2008, bentuk atau model yang akan dijajaki oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Asistensi harus memperhatikan beberapa bentuk yang telah ditetapkan pada Bab III Pasal 3, meliputi:

  1. kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar” (Sister City);
  2. kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
  3. kerjasama penyertaan modal; dan
  4. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

 Pola Kerja sama Luar Negeri yang akan dijajaki tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan pada Bab III Pasal 4, seperti:

  1. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. mempunyai hubungan diplomatik;
  3. merupakan urusan pemerintah daerah;
  4. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  5. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
  6. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan;dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan

 Dalam Pelaksanaan Kerja sama Sister City “Kota Kembar” perlu diperhatikan jangan sampai Mubasir seperti Hubungan Darwin Saumlaki dimana hanya sebuah Event Perayaan setiap tahun secara rutinitas saja  (Sail Darwin Saumlaki) dimana belum menyentuh dan memberikan dampak yang berarti disamping itu pula kita patut bersyukur point view tersebut Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dikenal dalam berbagai Budaya, Adat, Kehidupan, dan Perkembangan yang terjadi dalam sorotan dimata Dunia.  Yang perlu diperhatikan adalah:

  1. kesetaraan status administrasi;              
  2. kesamaan karakteristik;
  3. kesamaan permasalahan;
  4. upaya saling melengkapi; dan
  5. peningkatan hubungan antar masyarakat.

 Dalam Pelaksanaan Kerja sama Teknik (Technical)  perlu diperhatikan adalah:

  1. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. kemampuan keuangan daerah;
  3. prioritas produksl dalam negeri; dan
  4. kemandirian daerah.

 Untuk Kerjasama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memperhatikan:

  1. kemampuan keuangan daerah;
  2. resiko; dan
  3. transparansi dan akuntabilitas.

 Bentuk Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:

  1. Pemerintah Daerah;
  2. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
  3. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

 Prakasa atau Rencana Kerja Sama Luar Negeri dilaporkan dan di Konsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri  untuk mendapatkan Pertimbangan sedangkan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerjasama Pemerintah Daerah maka Menteri Luar Negeri menyampaikan Prakarsa dari Pihak Luar Negeri kepada Gubernur beserta Pertimbangan.

 Rencana Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri harus memuat:

  1. subyek kerjasama;
  2. latar belakang;
  3. maksud, tujuan dan sasaran;
  4. obyek/ruang lingkup kerjasama;
  5. hasil kerjasama;         
  6. sumber pembiayaan; dan         
  7. jangka waktu pelaksanaan.

 Sebagaimana dimaksud Rencana Kerjasama harus mendapat persetujuan DPRD yang diusulkan oleh Bapak Bupati diberikan selama 30 hari sejak diterimanya Rencana Kerja Sama, setelah Persetujuan dilaksanakan oleh DPRD itu ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD, Apabila  selama 30 hari tidak mendapat tanggapan oleh DPRD maka dihanggap disetujui (Bab III Pasal 12 Point 4.).  setelah mendapat persetujuan  Pemerintah Daerah menyusun Rancangan Memorandum saling Pengertian (MoU) paling lama 30 hari setelah mendapat persetujuan dari DPRD.  Setelah itu Bupati menyampaikan Rencana Kerja sama dan MoU kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur.

Telah terbit Buku Konsep Dasar Pengembangan ICT Kabupaten Maluku Tenggara Barat menuju Saumlaki Online IT (SoIT)

Hasil Pembahasan kedua surat tersebut dibahas Menteri Dalam Negeri melibatkan Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departement terkait untuk memperoleh Pertimbangan.

 

Rencana Kerja sama dan MoU Kota Kembar “Sister City” setiap Propinsi/Kabupaten/Kota perlu mendapat persetujuan Pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapat Persetujuan.  Setelah mendapat tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri (Uni Eropa) dan Berdasarkan Persetujuan Pemerintah maka Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan Surat Kuasa (Full Powers) sebagai dasar untuk penanda tangan MoU (Memorandun of Understanding) oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri

Sedangkan Bentuk Kerjasama lainnya seperti : Teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan moda (Investasi) dan kerjasama lainnya sesuai denga peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani Naskah Memorandum of Understanding (MoU).

Dalam Proses Pelaksanaan Kerjasama Bupati melaporkan secara tertulis kepada Gubernur 2 kali dalam  1 tahun.

Coretan 12 Nopember 2008.

Sebuah kritikan bermakna apabila kita saling memberi dan menerima pendapat dalam suatu wacana visi, misi dan tujuan bersama guna mencari pemecahan dan solusi persoalan yang kita hadapi menuju Pola Pikir yang maju, mandiri dan memiliki martabat demi pelayanan akan kesejahteraan masyarakat.

Ken Sisindir-Andityaman

 Catatan: Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: