Pemda Dapat Mengadakan Kerjasama Internasional

Kajian Oleh Pak Ridwan

Fenomena adanya perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mitranya di luar negeri menimbulkan implikasi yuridis konstitusional. Jika hukum nasional tidak memberikan ketegasan yuridis terhadap perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah daerah maka akan menimbulkan persoalan yuridis bagi akibat-akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu, baik dalam skala nasional terlebih internasional. Demikian ungkap Mohammad Ridwan pada awal disertasinya yang berjudul ”Perspektif Teoretik Ilmu Hukum tentang Kapasitas Hukum Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional”. Ujian disertasi Mohammad Ridwan berlangsung di ruang sidang Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jumat (20/4). Ujian disertasi Mohammad Ridwan dipromotori oleh Prof A Masyhur Effendi SH MS dengan ko promotor Prof A Mukthie Fadjar SH MS dan Prof Dr Moch Munir SH. Tim dosen penguji terdiri dari Prof Dr Made Sadhi Astuti SH Prof Hikmahanto Juwana SH LLM PhD, Dr Muchammad Zaidun SH MSi Dr I Nyoman Nurjaya SH MS dan Dr Sihabudin SH MH.

Lebih lanjut Ridwan mengungkapkan, berdasarkan UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, lembaran negara republik Indonesia tahu 1999 nomer 60, tambahan lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 nomer 3839 (lex ex post facto) dan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, lembaran negara republik Indonesia tahun 2004 no 125, serta tambahan lembaran negara republik Indonesia nomer 4437 (lex lata), secara legal pemerintah kewenangan dapat mengadakan kerjasama internasional. Ada tiga hal yang yang menyebabkan dimungkinkannya pemerintah daerah melakukan kerjasama.


Pertama,

secara filosofis kedua undang-undang berkehendak untuk berpemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan.

Kedua,

secara sosiologis kedua undang-undang mengadopsi kebutuhan akan peran serta masyarakat dalam kehidupan pemerintahan, keanekaragaman daerah, tantang global dan perkembangan keadaan dalam dan luar negeri.

Dan ketiga

secara politis, kedua undang-undang merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan desentralisasi kewenangan agar beban pemerintah pusat mengalir secara sentrifugal. Namun demikian Ridwan menambahkan, agar ada keseimbangan kekuasaan baik secara ekonomi maupun politik, kekuasaan sentripetal harus bisa mengalir dari daerah ke pusat dimana pemerintah daerah harus mendukung kebutuhan dan kepentingan pemerintah pusat. Sehingga tujuan politik dari undang-undang itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pemerintah daerahnya.

Kapasitas hukum dari pemerintah daerah untuk dapat mengadakan kerjasama internasional adalah terbatas.

Bila naskah perjanjian internasional yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah ada keterkaitan dengan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, perjanjian yang hendak dilakukan memerlukan kekuatan penuh Pemerintah.

Perjanjian yang dilakukan menjadi perjanjian payung bagi perjanjian teknis. Tetapi bila naskah perjanjian yang hendak dilakukan pemerintah daerah tidak ada keterkaitan dengan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama maka naskah perjanjian harus dianggap perjanjian teknis yaang bisa dilakukan atas kapasitas pemerintah daerah sendiri.


Pada akhir disertasinya Ridwan menyarankan bahwa perlu membentuk sebuah pola bagi hukum Indonesia, yaitu hukum yang berketuhanan yang Maha Esa dengan menggunakan cosmological applied ethics. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan Ridwan menyarankan agar aturan secara hukum harus lebih menonjol dari sifat politiknya. Selain itu menurut Ridwan perlu dibuat peraturan perundang-undangan tentang pola hubungan pusat dan daerah berilah pembagian beban tanggungjawab secara internal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dr Mohammad Ridwan SH MHum

merupakan doktor program studi ilmu hukum dengan minat hukum internasional. Pria kelahiran Surabaya 53 silam itu menyelesaikan pendidikan sarjana (1982) dan master (1989) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Bergabung dengan Universitas Brawijaya sebagai tenaga pengajar pada 1984. Ridwan pernah menjabat sebagai sekretaris laboratorium Fakultas Hukum (1991-1993), sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (1993-1996), kepala bagian HTN (1996-1999), dan kepala badan pertimbangan penelitian Fakultas Hukum (1999-2002). Sejak 1999 hingga sekarang Mohammad Ridwan menjabat sebagai kepala pusat HAM dan demokrasi Fakultas Hukum Universita Brawijaya. Mohammad Ridwan lulus dengan predikat sangat memuaskan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: