Introducing about POKJAR Saumlaki???

October 12, 2015

Since its establishment in 1984s, Open University has been trusted with mandate from the Government to create expansive learning opportunities for all Indonesians, fresh graduates as well as employees, and also to provide access and opportunities in higher education regardless of their social and economic background.

and engaged in policy making effort to apply new Information and Technology such as Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Ambon have a one’s Kelompok Belajar (Pokjar) to public service in the wake of Smart Small Unit Organization for the distance learning for those who are unable to attend face-to-face classroom or no limit for all level society in time and place.

What is a Saumlaki?

SAUMLAKI is a Capital Town from West Southeast Maluku District and location at Maluku Province Ambon is a capital – Nationality – INDONESIA

What is a Pokjar?

Pokjar is a abbreviation from Indonesia Kelompok Belajar that means Learning Group.

What is a UPBJJ-UT?

UPPBJJ-UT is a once Unit Program Open and Distance Learning (ODL) of people who meet face to face unable to attend learning in classroom.

What is a UPBJJ-UT Ambon Pokjar Saumlaki ?

UPBBJ is a abbreviation to Indonesia Unit Program Belajar Jarak jauh (UPBJJ), as call Open Distence Learning Pogram (ODL) whereas Technical Support Indonesia Open University institution that is a group of people who meet to learning study group that they represent from Long life Society in Border for reform will became a class National and International.

Sec. Pokjar Saumlaki UPBJJ-UT Ambon


Tumbur terlibat pengembangan PAUD walaupun jauh… mencoba

March 7, 2012

Pendidikan sejak dini merupakan salah satu kunci mengatasi keterpurukan bangsa, khususnya dalam menyiapkan sumberdaya manusia yang handal nantinya. Berbagai penelitian bidang neurologi menunjukkan, bila anak distimulasi sejak dini, maka akan ditemukan genius (potensi paling baik/unggul) dalam dirinya. Setiap anak memiliki kemampuan tak terbatas dalam belajar yang telah ada dalam dirinya untuk dapat berpikir kreatif dan produktif. Oleh karena itu, anak memerlukan program pendidikan yang mampu membuka kapasitas tersembunyi tersebut melalui pembelajaran bermakna seawal mungkin. Bila potensi pada diri anak tidak pernah terealisasikan, maka itu berarti anak telah kehilangan peluang dan momentum penting dalam hidupnya, dan pada gilirannya negara akan kehilangan sumber daya manusia terbaiknya.

Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) cukup besar. Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengikutsertakan anak-anaknya pada program PAUD. Sementara itu desa kami sebagai desa dalam kategori terpencil belum memiliki lembaga PAUD dari tahun 2009 atas inisiatif kami membuka PAUD Kelompok Bermain, sehingga anak-anak usia dini belum terlayani pendidikan. Padahal dari data yang ada, jumlah anak usia 0-6 tahun yang belum mendapatkan layanan PAUD sebanyak 60 anak, terdiri dari: usia 0-2 tahun 15 anak; 2-4 tahun 19 anak; dan usia 4-6 tahun13 anak, data Sekarang sesuai dengan laporan bulanan Desember 2011 yang sudah mendapatkan layanan PAUD sebanyak 35 anak, terdiri dari: usia 0-2 tahun 7anak;3-4 tahun 21 anak;dan usia 4-5 tahun 7 anak.

Berdasarkan musyawarah desa yang diselenggarakan hari Sabtu tanggal 12 bulan Mei tahun 2009 kami bersepakat untuk mendirikan program KB PAUD guna melayani kebutuhan PAUD bagi anak-anak desa kami.

Dalam perkembangan sejak tahun 2009 hingga 2012 kami belum mendapatkan bantuan apapun dengan berbagai upaya melengkapi administrasi guna memenuhi persyaratan yang akan diajukan, kekurangan di Desa kami belum memiliki suatu lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan berada di Desa Terpencil/Daerah Khusus (Perbatasan) peta terlampir, dengan bantuan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan jalan keluar untuk bernaung dibawah PKBM “Lampirmel” yang telah memiliki Akte Notaris/Pendirian Lembaga dan NPWP. Atas persetujuan Bapak Petrus Umpanmetan proposal yang kami buat mendapatkan/memberikan permohonan rekomendasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk ijin operasional kami.

Kekhususan dan potensi di desa kami ditunjuk sebagai Desa yang dengan Keanekaragaman  yang sangat banyak .Tetapi dalam perkembangan tidak dikembangkan karena faktor modal usaha pengrajin dan kondisi masyarakat hanya mengharapkan Hasil KOPRA dan tanaman hortikultura (PETANI dengan Pekerjaan sampingan sebagai Nelayan).  Kondisi ini sebagai tantangan untuk mempersiapkan Sumberdaya manusia sejak dini, yaitu membentuk dan membangun karakter karena pada usia dini adalah faktor utama dalam menentukan masa depan Negara dan khusus Desa Kami, untuk itu sangat diperlukan kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan semangat akan kecintaan lewat pengembangan rintisan Kelompok Bermain Anak-anak Usia Dini.


MASIH ADAKAH MTB SEPERTI INI…

February 18, 2012

MTB MEMILIKI BUDAYA LOKAL YANG MENAKJUBKAN; BUDAYA LOKAL MTB KAYA NILAI , NORMA , SERTA KELAKUAN BERPOLA ; DUAN LOLAT DAN FAKREN WUJUD KEBUDAYAAN LOKAL MTB MENJAGA INTEGRITAS BANGSA. PRINSIP: HAK- KEWAJIBAN-SANKSI, MEMBERI ><MENERIMA

image 

image

 IMG_4805


RDTR PKSN Saumlaki akan Segera Disusun

February 18, 2012

27 Mei 2010 | Wilayah II
RDTR PKSN Saumlaki Akan Segera Disusun

Dalam Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) disebutkan, kawasan perbatasan laut RI-Australia di Provinsi Maluku termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut pertahanan dan keamanan. Selain itu, arahan dalam RTRWN menjelaskan pula bahwa untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Sebagai upaya untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan laut RI-Australia di provinsi Maluku ditetapkan PKSN Saumlaki. Demikian diungkapkan Kasubdit Pengembangan Kawasan Wilayah IV Eko Hadi Sampurno mewakili Direktur Penataan Ruang Wilayah IV Lina Marlia pada pembahasan awal kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PKN Saumlaki Provinsi Maluku, pekan lalu di Jakarta.
Letak Saumlaki yang berada di Pulau Yamdena merupakan bagian dari Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saumlaki yang berada pada pertemuan tiga lempeng dunia menjadikan wilayah ini rawan terhadap bencana gempa, sehingga perlu mendapat perhatian khusus karena terkait dengan rencana yang berbasis mitigasi bencana, ujar Ketua Tim Ahli Retno.

Sebagai pusat pertumbuhan di perbatasan negara, pengembangan PKSN Saumlaki diarahkan fungsinya sebagai pintu gerbang internasional ke Australia. Untuk itu, perlu dikembangkan Pos Lintas Batas dengan sarana prasarana CIQS, yaitu kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan. Namun kaitannya dengan penyusunan RDTR PKSN Saumlaki ini, ada dua hal lain yang perlu diperhatikan selain pertahanan dan keamanan dalam pengembangan kawasan perbatasan. “Faktor-faktor tersebut adalah kesejahteraan masyarakat dan lingkungan,” ungkap S.L.Warihsunu, Kasubdit Bintaru Perkotaan Wilayah IV menanggapi.
Kedudukan RDTR PKSN Saumlaki pun harus jelas dan mengacu pada rencana umum dan rencana yang ada di atasnya, karena terkait dengan KSN. Kedudukan RDTR selanjutnya akan mengacu pada RTRW Kabupaten dan akan menjadi Perda Kabupaten. Begitu pula dengan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi yang disusun harus mengacu pada RTRW Kabupaten. “Namun, concern terhadap kebijakan nasional harus tetap diperhatikan,” tegas Eko.(pd/ibm)

Sumber:http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1136


MTB belum masuk dalam Potensi Penanganan WILAYAH II BKPRN – KPU-an Pusat

February 18, 2012

15 Pebruari 2012 | Wilayah II
Pemerintah Daerah Wajib Ikuti BKPRN

Pembahasan di forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) merupakan langkah yang harus ditempuh semua Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Menteri PU. Selain itu maksud dari dilaksanakannya forum BKPRN ini adalah untuk mensinkronisasikan Rencana Umum Daerah dengan RTRW Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian PU Bahal Edison Naiborhu dalam pembahasan RTRW Kabupaten Supiori di Jakarta (14/2).
Lebih lanjut Edison menambahkan, dalam prosedur untuk mendapatkan Persetujuan Substansi Raperda RTRW dari Menteri PU terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yaitu, proses pengajuan Raperda RTRW, proses evaluasi Raperda RTRW, dan proses persetujuan Raperda RTRW.
BKPRN merupakan bagian pertama dari tiga proses yang harus dilalui untuk mendapatkan Persetujuan Substansi Raperda RTRW dari Menteri PU. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan maka akan mempercepat proses penyelesaian Perda RTRW yang secara otomatis akan mempercepat kepastian hukum dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan wilayah, ujarnya.
Wakil Bupati Kabupaten Supiori Yani Imbab mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan daerah terlebih dahulu kita harus mengenali potensi dan isu strategis yang dihadapi daerah. Terdapat 12 hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori di dalam menyusun Raperda RTRW Kabupaten yaitu kependudukan, penggunaan lahan, perikanan, pertambangan, pariwisata, transportasi, pertanahan, kebencanaan, energi, telekomunikasi, air bersih, dan permukiman.
Dari sisi kependudukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori berusaha untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan pengukuran dari harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan layak. Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori, IPM Kabupaten Supiori mengalami peningkatan antara tahun 2008-2010. Di tahun 2008 IPM Kabupaten Supiori adalah 67,55 dan di tahun 2010 menjadi 68,46.
Terkait dengan penggunaan lahan, dijelaskan oleh Yani bahwa 81,1 % atau sekitar 39.490 Ha wilayahnya merupakan Kawasan Cagar Alam Supiori. Diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori hal ini memberikan tantangan tersendiri di dalam melaksanakan pembangunan wilayah dengan terbatasnya lahan yang tersedia. Selain itu, pada sebagian wilayah Distrik Supiori Selatan yang merupakan bagian dari Kawasan Cagar Alam Supiori memiliki potensi pertambangan emas dan nikel. Sehingga hal ini menjadi dilema bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori.
Dari segi transportasi terdapat permasalahannya berupa belum terhubungnya jalur darat antara Distrik Supiori Barat dengan Distrik Supiori Selatan dan terdapat jembatan-jembatan yang masih menggunakan konstruksi kayu. Tentunya hal ini dapat menghambat proses distribusi bahan pokok dan pergerakan manusia, karena transportasi antar pulau di wilayah Kabupaten Supiori masih bergantung dengan kondisi cuaca dan kondisi pelabuhan laut yang kurang memadai dari segi konstruksi.
“Di luar berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, Kabupaten Supiori memiliki keunggulan dalam bidang perikanan dan pariwisata. Di bidang perikanan potensi ikan tangkap seperti ikan merah, ikan lencam, ikan kakap, ikan ekor kuning dan ikan bawal merupakan sebagian kecil jenis ikan yang terdapat di wilayah Kabupaten Supiori. Sementara itu dari sisi pariwisata terdapat objek-objek yang menarik seperti kawasan bawah laut Pulau Rani, Kepulauan Porisa, air terjun Masrib, dan air terjun Wabudori,” tandas Yani. (byu/nik)

http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1868


Konsep Dasar Pengembangan Pendidikan di Kab. MTB

February 17, 2012

DASAR PENGEMBANGAN

• Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat ”Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, Sekolah, serta Stakeholder Pendidikan.

Read the rest of this entry »


Review Rencana dan Peluang Kerjasama PEMDA yang tertunda Koordinasi dengan PEMERINTAH KOREA perlu Tindak Lanjut

February 17, 2012

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 (lex lata)

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;

3. Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor:555/039/2010, tanggal 16 Januari 2010 tentang Cooperation Opportunites

4. Surat Rekomendasi Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 193/31/REK/2010, tanggal 27 Mei 2010 tentang Peluang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Pemerintah Republik Korea Selatan;

5. Surat Ketua Komite Telematika Daerah Saumlaki Nomor 55/KTDS-MTB/2010 tanggal 21 Agustus 2010 tentang Proposal kepada Presiden Badan Informasi Masyarakat Korea (National Information Society Agency) Kerjasama International

Read the rest of this entry »