Sejak dioperasionalisasikan tanggal 06 April 2011, kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan yakni keterbatasan anggaran pemerintah daerah dimana telah dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran sangat dramatis juga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tidak melibatkan lembaga tersebut dan lebih emergency lagi program ditunda untuk tahun depan yang akan dialokasikan hingga ke RENAKSI 2013.

Bagaimana kita mau merubah wajah daerah perbatasan jika informasi yang uptodate tidak dapat kami terima. permasalahan ini harus dilihat oleh pemerintah pusat yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).  Solusi yang diusulkan untuk memperpendek rentang kendali informasi yang terpusat, kami (PEMDA) lewat Badan ini mengusulkan agar diadakan validasi sistim informasi manajemen perbatasan yakni dipasang access layanan informasi baik antar pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan laporan-laporan baik secara rutinitas maupun implementasi program pusat dan propinsi di daerah MTB.

Sistim Informasi ini jika dimungkinkan dilaksanakan pada tahun 2012 di semua titik-titik lokasi perbatasan. Jika dimungkinkan SAUMLAKI sebagai PILOT PROJECT IT PERBATASAN.

Semoga tulisan dapat bermanfaat.

Pertemuan terbatas bagi keanggotaan komite yang terdaftar sebanyak 64 orang dalam pertemuan dimaksud membicarakan dan berdiskusi dalam wacana kelompok kerja (Working Group) yang ditunjuk sebagai Vice Coordinator (Perwakilan Komite) adalah SMA Budi Mulia yang dipimpin langsung oleh Saudara Baltasar Burlaley, ST Salah satu Guru SMA Budi Mulia (Kepala Laboratorium Komputer) menanggapi atas penunjukan SMA Budi Mulia sebagai penyelenggara Kegiatan Korea IT Volunteers 2011 telah mengisi form Request Survey 2011 KIV pada hari Sabtu, 09 April 2011, berdasarkan surat nomor 81/KTDS/MTB/2011 dengan konsep penawaran dapat dijelaskan.

a. Subyek Kerjasama           :   Membangun Pusat Akses Informasi  (Development of Information Access Centers/IACS)

b. Latar Belakang              :   Saumlaki sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat terletak di Propinsi Maluku.

Saumlaki merupakan sebuah Kota di kawasan Perbatasan Australia dan Timur Leste dan merupakan Pulau-pulau Terluar (lalu) dan sekarang menjadi Pulau-pulau Terdepan di Kawasan Indonesia Timur.

Saumlaki merupakan Pintu Masuk (Entry Port) dan tempat singgah Event International yang diselenggarakan tiap Tahun yaitu SAIL Darwin-Saumlaki.

Saumlaki memiliki potensi perikanan tuna, cakalang, lobster, rumput laut sebagai potensi andalan daerah yang masih dikelola belum optimal, kelautan 300 lebih Spesies Ikan untuk Wisata Bahari memiliki pulau-pulau kecil sebagai panorama perlu (Investor) juga terkenal sejak Jaman Belanda, Jepang sehingga image Saumlaki dijuluki FORGOTTEN ISLANDS (Pulau-pulau terlupakan), pertanian dan kehutanan dengan potensi kayu yang tersohor yaitu “Kayu Torim” hanya dimiliki di Brazil dan di Tanimbar (Saumlaki) juga Budaya yang “Exotic” masih Natural.

Minimnya Sumber Daya Manusia karena faktor Pheriperial maka, perlu dibangun dan dikembangkan dalam sisi IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Dikarenakan beberapa faktor diatas Saumlaki sebagai Beranda NKRI, Saumlaki merupakan “Front View” untuk Wajah Indonesia (Indonesian Face’s) sehingga untuk mempercepat ketertinggalan, keterbatasan, Pemerintah Daerah membentuk Komite Telekomunikasi dan Informatika Daerah Saumlaki (KTDS) yang memiliki Visi: Saumlaki Online IT 2012, juga Misi: Membangun Akses Komunikasi dan Informasi lewat Media Teknologi sejalan dengan menumbuhkan pemanfaatan informasi media teknologi untuk memantapkan keunggulan kontent lokal.

Tugas Pokok dan Fungsi: Membuka peluang, menjembatani serta menuju percepatan Saumlaki Go Online Public 2012 dan turut serta bersama-sama menuju Masyarakat Informasi Indonesia (MII) 2015.

secara global trend Informasi dan Komunikasi yang tercepat adalah Penggunaan Internet, dimana TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) merupakan makna “Jembatan” bagi keterbatasan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia untuk mengelola merupakan pola yang dihadapi Kabupaten-kabupaten yang baru berkembang.

Tetapi dengan melatarbelakangi penjelasan diatas maka, KTDS berpikir dan mencari untuk membuka peluang kerjasama Tahun 2010 serta Menjembatani Kerjasama Tahun 2011, Go Online 2012 sebagai Jembatan Kerjasama bidang Telematika baik di Dalam maupun Luar Negeri. Dalam Negeri sebagai Mitra Utama Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika Kementerian Komunikasi dan Informatika sedangkan Luar Negeri mengadposi dan mentransfer program kerjasama Korea for Agency Digital Opportunity and Promotion (KADO) — National Information Society Agency (NIA) Korea Selatan.

—- Kenapa kami memilih Korea sebagai partnership dalam Kerjasama Internasional dibidang IT sebagai Jembatan mendukung Peluang Kerjasama di Sektor-sektor lain?——.

Korea mendapatkan Best Award 1^st dari UNPANN (United Nation Public Administrtation Network) untuk Penerapan e-Government dan Internet Publik tahun 2010.

Secara emosional keterikatan kehidupan SAUMLAKI sama, Waktu yang dimiliki Sama dengan KOREA, ada beberapa Kebudayaan Peralatan untuk masyarakat seperti Penggilingan Jagung, Kacang Kedelei juga sama, dan lain-lain.

Kehidupan Saumlaki Keras tetapi sejalan perlu pengembangan SDM (Sumberdaya Manusia) untuk keluar dari Image Termarginilasi, Faktor Kepulauan Perbatasan dan Jauh dari Pusat belum  diperhatikan.

Dimana keterikatan Pemelajaran IT dengan Korea sejak tahun 2006 Mobile Communication Course, 2008 e-Government System Integration , 2009 Asean Rural ICT Community Development Course oleh KADO (Korea for Agency Digital Opportunity and Promotion) dan NIA sebagai Participant from Indonesia dimana memiliki 3 (tiga) orang Alumnus Korea IT Learning Program serta tahun 2010 Korea Internet Volunteers dengan Pengiriman tenaga relawan jembatan IT di Saumlaki selama 1 bulan dari tanggal 01 Agustus s.d 22 Agustus 2010, memberikan pelajaran tentang Internet, HTML, Photoshop bagi Para Siswa, Guru dan Pegawai Kantor dengan Jumlah Partisipasi sebanyak 61 Orang dimana jumlah ini sudah masuk keanggotaan Members Alumny Directory KTDS Human Resource Development Program 2006-2010 sebanyak 64 (enam puluh empat) Orang/Members.

Tahun ini juga KTDS melayangkan Proposal untuk IACs (Information Access Centers) salah satu Divisi NIA, membantu membangun Pusat Akses Informasi sesuai dengan Action Plan KTDS 2010-2012 mencari peluang dan Rencana Kerjasama Teknis dan Bantuan Kemanusiaan Membangun Akses Informasi dan Komunikasi bagi SAUMLAKI.

Program Kerjasama Internasional ini sejalan dengan Misi Petama KTDS sehingga membentuk SAUMLAKI ONLINE INFORMATION TRAINING CENTERS (SoITCs).

Bangunan Gedung telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) dengan Memorandum of Understanding/ Kesepahaman Bersama KTDS dengan Kantor Perpustakaan (Saumlaki Library) menjadi Saumlaki e-Library dan Saumlaki Online Informasi Training Centers untuk menyediakan Beberapa Ruangan bagi penempatan peralatan-peralatan Internet dan Ruang untuk Seminar dan Pelatihan dimana yang  masih dibutuhkan adalah PC (Personal Computer) untuk Pusat Akses Internet sebanyak 50 Unit, Pelatihan Komputer dan Seminar Room dibutuhkan 75 Unit, Peralatan Pendukung Ruang Seminar/Training, Mobile Community Access Point (M-CAP) diusulkan untuk NIA-IACs sebagai Model Percontohan Tahun 2010 Pilot Project Front View untuk Keanggotaan Negara-negara Penerima Bantuan IACs.

Pusat Akses Informasi ini mendukung keberlanjutan Program Kerjasama Internasional/Event Internasional yang akan diselenggarakan tiap tahun seperti SAIL Darwin-Saumlaki, KOICA (Korea International Cooperation Agency) for Indonesia, NIA (National Information Society Agency) dengan memiliki Divisi IACs (Information Access Centers), KoIL (Korea IT Learning Program), KIV (Korea Internet Volunteers).

Dengan harapan kami, sebagai reference Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan Bagian-bagiannya dapat mendukung pelaksanaan program sebagai IT PILOT PROJECT dimaksud.

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, sehingga Saumlaki sangat perlu Kerjasama Teknis termasuk Bantuan Kemanusiaan dalam persyaratan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Kerjasama termaktub dalam Bab II Pasal 2;

Bab III Bentuk Kerjasama Pasal 3 Point b. Kerjasama Teknik termasuk Bantuan Kemanusiaan.

Bab IV Pasal 4 Point a. Merupakan Pelengkap dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; f. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan dan g. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dialihkan.

Dan pada Pasal 5. Point d. Upaya saling melengkapi; e. Peningkatan Hubungan Masyarakat. Juga Pasal 6. Point a. Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Sumberdaya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.  Point b. Kemampuan Keuangan Daerah Terbatas.

Bab V tentang Tata Cara Kerjasama Bagian Pertama tentang Prakarsa Kerjasama Pasal 8 berasal Point a. Pemerintah Daerah dan Komite Telematika Daerah Saumlaki (KTDS) sebagai Pendamping Mediator Pemerintah Daerah.

c.  Maksud, Tujuan dan Sasaran : Maksud : Mohon Dukungan dan Bantuan Peralatan PC dan Fasilitas Pendukung Pusat Akses Informasi (Saumlaki Online Information Training Program) Center — SoIT Center.

Tujuan : Membuka jalan dan menjembatani keterbatasan pemanfaatan IT

Sasaran : Sebagai Pusat Pelatihan dan Kerjasama Program IT yang berkelanjutan dengan NIA (National Information Society Agency) Division KoIL (Korea IT Learning), KIV (Korea Internet Volunteers) serta KOICA (Korea International Cooperation Agency) for Indonesia Bidang Internet dan Pemanfaatan Komputer kepada SISWA, GURU, PEGAWAI Kantor Pemerintah, dan PUBLIK

d. Obyek/Ruang Lingkup Kerjasama      :         Kerjasama Teknik dan Bantuan Kemanusiaan serta secara berkelanjutan Promosi Peluang, Investasi dan Potensi Daerah

Keberlanjutan Pertukaran dan Pengenalan Budaya Korea-Saumlaki dan Pengiriman TKI ke Korea asal Saumlaki.  

e. Hasil Kerjasama             :   Akses Informasi IT sebagai Jembatan Kerjasama Investasi bagi Pembangunan dan Kemajuan Pemerintah Daerah sejajar dengan Kabupaten-kabupaten lain.

Pertukaran Informasi Budaya, Potensi Investasi yang akan dikembangkan oleh Investor di Saumlaki.

f.  Sumber Pembiayaan          :   APBD, dan Anggaran yang Relevan

g. Jangka Waktu Pelaksanaan    :  2 (dua) Tahun (2010-2012)

Tahun 2010 Tahap Mebuka Jalan Peluang Kerjasama Teknis dan Bantuan Kemanusiaan

Tahun 2011 Kunjungan Teknis untuk Letter of Confirmation (LoC) sebagai Letter of Intend (LoI) apabila ada kesepakatan bersama Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Teknis dan Bantuan Kemanusiaan yang diusulkan sebelumnya DRAFT KERJASAMA, KTDS dan Mediator PEMDA akan mendampingi Bapak Bupati dan Rombongan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 193/31/REK/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Peluang Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Republik Korea Selatan untuk Kunjungan ke Korea National Information Society Agency (NIA) pada bulan April 2011.

“SAUMLAKI MISION INVESTMENT TO KOREA” — “BRIDGING DIGITAL DIVIDED”

Tahun 2012. Eksis —- (Saumlaki Go Online)

Demikian Draft Penyusunan Kerjasama Pemerintah Daerah lewat Komite Telematika Daerah Saumlaki (Saumlaki Regional Telematics Committee) dengan Badan Informasi Masyarakat Korea (National Information Society Agency) dapat berupaya saling melengkapi dengan bantuan-bantuan guna keberlanjutan program kedepan.

Terima kasih.

Referencee by Administrator: KTDS

LAPORAN STATUS

PENDAMPINGAN TIM ASISTENSI

PADA SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

TAHUN 2010

BAGIAN I

A.    PENDAHULUAN

Sejak diberikan Ijin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 440-627-TAHUN 2010, tanggal 06 September 2010, RSUD terus membenahi baik dari sisi manajemen administrasi dan keuangan, maka diperlukan pendampingan dikarenakan sangat minim tentang pengelolaan Keuangan dan Administrasi dalam birokrasi kepemerintahaan.  Adapun dalam pendampingan masih sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas baik dalam jabatan fungsional (teknis) dan Struktural secara (Non Teknis) Birokrat.

Pendampingan ini dibentuk atas arahan dan masukan pimpinan RSUD kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Rapat Resmi, maka dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor:445-743-TAHUN 2010 tanggal 04 Oktober 2010.

B.    DASAR

1. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 440-627-TAHUN 2010, tanggal 06 September 2010, tentang Ijin Operasional Sementara RSUD
2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor:445-743-TAHUN 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Penetapan Tim Asistensi/Pendampingan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010

 C. MAKSUD DAN TUJUAN

a.        Maksud

          Adapun maksud dari laporan pendampingan ini adalah untuk menjelaskan perkembangan pelaksanaan tugas pendampingan pada Rumah Sakit Umum Daerah untuk Tahun Anggaran 2010, sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

b.       Tujuan

          Adapun Tujuan dari laporan pendampingan ini adalah untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam Bidang Kesehatan  pada Rumah Sakit Umum Daerah untuk Tahun Anggaran 2010.

BAGIAN II

ISI LAPORAN

A.      RESUME

Percepatan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan arus informasi terhadap segala perkembangan pengelolaan dilakukan melalui media internet, sebagai jembatan informasi dan komunikasi.

Pendampingan dapat dilaksanakan di bidang kesehatan langsung berkoordinasi dan berkonsultasi dengan memberikan masukan-masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan kepada Direktur, para pejabat structural dan pegawai yang mempunyai tugas secara khusus.

Tugas-tugas perlu dibenahi dan diarahkan kepada masyarakat oleh RSUD sebagai terdepan dalam pelayanan kesehatan.

Tugas-tugas yang diembani dalam keputusan bupati adalah membina, mengarahkan, serta membantu mempercepat tugas teknis perencanaan dan keuangan SKPD Rumah Sakit Umum Saumlaki, meliputi: Ketatausahaan, Kearsipan, Tata Kelola Administrasi sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku.

B.      Kegiatan yang telah dilaksanakan Internal RSUD

Kegiatan yang dapat kami laksanakan dalam lingkup RSUD dapat kami laporkan dalam pendampingan ini, adalah:

1)         Pengelolaan Manajemen  Keuangan dan memberikan masukan-masukan dalam mempercepat anggaran pengeluaran yang langsung berkoordinasi dengan Dinas Pengelola Kuangan Daerah

2)        Memberikan pelatihan teknis dalam arahan dan diskusi, bagaimana cara menyusun suatu kerangka acuan kerja (KAK) dan memanage suatu kegiatan seminar, lokakarya baik dalam pelaporan dan evaluasinya.

3)         Menyusun dan mengarahkan pembuatan Rencana Strategi (RENSTRA) RSUD 2010-2015 dan Rencana Aksi 2010-2012 sebagai titik awal operasional RSUD,

4)        Menyusun dan mengarahkan cara pembuatan suatu Proposal APBN, APBD secara sistimatika serta sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku

5)        Menyusun dan mengarahkan pembuatan laporan teknis PPTK dan beberapa bentuk-bentul pelaporan kepada pimpinan

6)        Menjelaskan bagaimana penyusunan tata naskah dan kearsipan yang sesederhana mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7)         Mendampingi dan menyusun tata cara pembuatan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun dan penetapan kinera dalam tahun anggaran berjalan

8)        Menjelaskan dan mengarahkan bagaimana persiapan suatu pemeriksaan internal (Inspektorat) dan Eksternal (BPK RI dan BPKP RI) dalam mengaudit keuangan suatu SKPD kepada Pengguna Anggaran selaku Kepala/Direktur SKPD dan Bendahara Pengeluaran serta Penerimaan SKPD

C.       Kegiatan yang telah dilaksanakan Eksternal RSUD

Kegiatan yang dapat kami laksanakan dalam lingkup RSUD, Kementrian Kesehatan RI dan PEMDA dapat kami laporkan dalam pendampingan ini, adalah:

1)         Mendampingi Direktur RSUD dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Rujukan  Tahun 2011 di Batam pada tanggal 06-08 Desember 2010 yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Medik Kementrian Kesehatan

2)        Mendampingi Direktur dalam pengurusan Registrasi/Penomoran Pendaftaran RSUD dan Ijin Operasional RSUD Kementrian Kesehatan RI di Jakarta

3)         Mendampingi Presentasi Pembuatan Profil dan Rencana Penggunaan DAK Tahun 2011 dalam Rapat bersama dengan Sekretaris Daerah dan beberapa SKPD Penerima DAK dan Tugas Pembantuan dari Kementrian masing-masing.

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Evaluasi Tim Pendampingan bahwa:

-          Pemahaman tentang Manajemen RSUD dibandingkan dengan pelaksanaan administrasi kepemerintahaan suatu SKPD masih belum dipahami terhambat dengan kemampuan (Skill) dalam mengelola dan memanfaatkan dengan menggunakan komputerasisasi;

-          Kurangnya tenaga dalam administrasi dalam menggunakan komputerisasi;

-          Masih digunakan beberapa tenaga dalam membantu untuk bidang tugas yang lain;

-          Dalam Sisi keuangan telah diadakan pendampingan dan belajar mandiri oleh Bendahara Pengeluaran RSUD sudah dapat dipahami;

-          Dalam Sisi Perencanaan kurangnya tenaga perencanaan dalan mengumpulkan, menganalisa, dan mengimplementasi dari hasil monitoring dan evaluasi;

-          Berdasarkan Struktur Organisasi belum berjalan dengan Baik karena kekurangan tenaga dan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam uraian tugas sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

-          Operasional dan pendaftaran nomor register dan jamkesmas telah dilaksanakan dan mendapatkan beberapa bantuan informasi guna pengembangan RSUD kedepan oleh Kementrian Kesehatan di Jakarta.

 B.    Saran

Berdasarkan Kesimpulan maka, kami menyarankan beberapa point dibawah ini yang sangat perlu diperhatikan, antara lain:

1)      Pengelolaan Manajemen RSUD harus disinkronisasikan dengan Manajemen Kepemerintahan Daerah, baik dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2)      Perlu ketenagaan dalam komputerisasi diusulkan, atau diikutsertakan dalam diklat manajemen berbasis komputerisasi dalam perencanaan, dan pengelolaan keuangan RSUD;

3)      Kurangnya sarana penunjang peralatan komputer, untuk menunjang proses administrasi keuangan;

4)      Perlu ditinjau kembali dan difungsikan tugas pokok dan fungsi disetiap bagian/bidang/seksi/sub bidang, dan lain-lain;

5)      Dan masih perlu dibutuhkan dan dilanjutkan pendampingan untuk Tahun Anggaran 2011.

Demikian laporan singkat yang kami dapat laporkan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan, segala kekurangan dan keterbatasan yang dilaksanakan, harap dimaklumi.

Sekian dan Terima Kasih.

Dilaporkan       : di Saumlaki

Pada tanggal  : 20 Januari 2010

Ketua Tim

Asistensi/Pendampingan RSUD,

Ernes Andityaman Falikres, ST

NIP. 19751001 200701 1 018

S

Data memberikan wacana dan dasar penentu suatu kebijakan. Sehingga Penguatan dan Pengelolaan data sangat membutuhkan Dana, Waktu, serta SDM dalam mengolahnya.

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Loyalitas merupakan Faktor Utama Keberhasilan Penguatan Basis Data yang valid dan ter-up to date. 

Pengelolaan data pendidikan sangat dipengaruhi oleh Pengadaan Fisik maupun Non Fisik sehingga guna menjembatani luasnya pangkalan data maka sangatlah perlu Pendampingan Jasa Konsultan (Pendamping Perencanaan) yang menangani pelaksanaan teknis dilapangan yaitu Asistensi[1] sebagai Kordinator Lapangan yang mendamping dan membimbing Proses Perencanaan dan Pengendalian Program Pendidikan di Kabupaten ke Dinas/Institusi Pendidikan terkait lewat dimana Item Pendukung Jembatan Pengembangan SDM adalah Pusat Akses Informasi dan Teknologi  meliputi: E-mail, Chatting, Call Center, atau atau lewat Media dan Fasilitas yang disediakan oleh ICT.

Faktor Pendampingan dengan suksesi Pelaksanaan Pendataan secara integrasi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara khusus Penyebaran data yang tidak bisa terakumulasi sangat terhambat dari faktor Penyebaran Sekolah-sekolah antar kepulauan, dan sarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari 10 Kecamatan: sebagian terpisah oleh Laut dan memiliki pulau-pulau besar dan kecil sehingga kabupaten ini dijuluki sebagai Kabupaten Kepulauan ^(Wacana)[2].

Dengan demikian senantiasa diharapkan pendampingan secara integrasi lewat P2P (Person to Person) P2M (Person to Mail) dan P2R (Person to RadioLink) memberikan dukungan yang nyata dalam penyatuan persepsi tentang Pelaksanaan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna pemerataan, dan perluasan akses pendidikan. meliputi :

-          Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) dengan tahap pertama pengadaan sarana infrastruktur ICT dan Operasional di Kabupaten/Kota di Kabupaten Maluku Tenggara Barat mendapat 2 (dua) lokasi Bantuan, yang pertama di Kantor Dinas sebagai Pendataan Pendidikan, sedangkan di SMK Negeri 2 Saumlaki sebagai ICT Center (PENGUATAN).

-          Program Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Penomoran secara Unik/Khusus dan Abadi Bagi Siswa (Nomor Induk Siswa Nasional)/NISN, Guru (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)/NUPTK, dan Sekolah (Nomor Pokok Sekolah Nasional)/NPSN mendapat bantuan secara bergulir

-          Creative Networking Service, merupakan keberlanjutan program yaitu penyedia layanan/Prasarana Penunjang  bagi Sekolah maupun instansi atau lembaga terkait yang berada di Kabupaten/kota

-          Pemelajaran Online telah dilaksanakan di beberapa SMK yang terjaring secara Nasional contoh 3 Guru SMK Negeri 1 Saumlaki tergabung dalam Online (e-learning) VEDCA Cianjur denga beberapa SMK se-Indonesia saling bertukar dan testing pemelajaran secara langsung.   

Dari beberapa penjelasan program nasional di sektor pendidikan merupakan ADOPSI data dan informasi bagi pengambil kebijakan secara menyeluruh bagi peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Pendataan secara Online Terpusat di daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

[1] Usulan Tim Asistensi Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggar Barat

[2] Propinsi Kepulauan (Maluku)

Sub Title:  “Data dan Informasi  sangatlah penting dalam memanajemen pola perencanaan”

Kajian Program LOAN 4455-IND and IDA Credit 3188 – IND Sulawesi and Eastern Islands Basic Education Project (Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar) di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan tujuan yaitu Pengurangan Dampak Krisis, peningkatan akses, peningkatan mutu dan peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan  lebih diarahkan kepada peran serta masyarakat kepada Pihak Sekolah dan Komite Sekolah. Pelajaran yang bisa dipetik : adalah secara individual/kelompok Pihak Sekolah, Komite Sekolah yang diarahkan oleh Bank Dunia dalam Proyek ini adalah Partisipasi Masyarakat sehingga memperoleh bantua proyek dimana akan terjadi Siklus Perputaran Uang/Ekonomi dari Sekolah untuk Lingkungan masyarakat disekiar lokasi proyek terkena imbas peningkatan yang dilaksanakan.   Sedangkan Kontraktor sebagai Mitra Pembangunan. Secara kelembagaan/Instansional Pemerintah Daerah dapat mengadopsi beberapa pola administrasi dan manajemen program peningkatan pendidikan dasar yang didanai oleh Pinjaman Bank Dunia.  Rekomendasi/Saran: Peningkatan Kualitas Penyelenggara perlu adanya analisa faktor untuk peningkatan mutu serta kualitas sesuai dengan kondisi daerah/wilayah kerja dalam pelaksanaan secara teknis administrasi dan manajemen keuangan Program/Kegatn yang berkelanjutan perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah. Jenis Program-program yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Daerah adalah: 1) Pemetaan Sekolah (School Mapping) yang uptodate; 2) Pemberian Subsidi (Block Grants); 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Fellowship/Training/Workshop); 4) Program Guru Bantu Sementara/Kontrak, Pada Point 4. Sangat perlu diperhatikan dan dibutuhkan Jumlah Guru dan Sekolah tidak sebanding yaitu untuk 1 : 9,93 untuk SD, sedangkan 1:8,73 untuk SMP berdasarkan Laporan Teknis Tahunan 2006.

Sustainability Program: perlu pelaksanaan Program-program BEP ditingkatkan dan dilanjutkan demi kesinambungan dan pengembangan pendidikan.  Upaya dan langkah dalam rangka keberlanjutan adalah: 1) Dalam perencanaan perlu keterlibatan secara langsung instansi-instansi terkair; 2) personil yang akan dibentuk untuk pendampingan keberlanjutan program BEP adalah mereka yang profesional serta mengetahui seluk beluk pendidikan dan permasalahannya; 3) Mekanisme dan Manajemen Kinerja Kerja Staf/Personil perlu mendapat perhatian khusus dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; 4) Updating Data dan Informasi Pemetaan Pendidikan didalamnya sudah tertampung permasalahan pendidikan guna penentu kebijakan dan keberlanjutan arah dan tujuan dan misi pendidikan secara khusus mendukung misi pemerintah daerah.

——————————–

Ketua Tim Unit Perencanaan Pendidikan BEP II

Ref: Julius Masrikat, SE (Pimpro) – John Lelmalaya, SE (Sekbagpro) – Ny. A.P. Emola (Benbagpro)