MASIH ADAKAH MTB SEPERTI INI…

MTB MEMILIKI BUDAYA LOKAL YANG MENAKJUBKAN; BUDAYA LOKAL MTB KAYA NILAI , NORMA , SERTA KELAKUAN BERPOLA ; DUAN LOLAT DAN FAKREN WUJUD KEBUDAYAAN LOKAL MTB MENJAGA INTEGRITAS BANGSA. PRINSIP: HAK- KEWAJIBAN-SANKSI, MEMBERI ><MENERIMA

 

 

RDTR PKSN Saumlaki akan Segera Disusun

27 Mei 2010 | Wilayah II
RDTR PKSN Saumlaki Akan Segera Disusun

Dalam Peraturan Pemerintah No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) disebutkan, kawasan perbatasan laut RI-Australia di Provinsi Maluku termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut pertahanan dan keamanan. Selain itu, arahan dalam RTRWN menjelaskan pula bahwa untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara dikembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Sebagai upaya untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan laut RI-Australia di provinsi Maluku ditetapkan PKSN Saumlaki. Demikian diungkapkan Kasubdit Pengembangan Kawasan Wilayah IV Eko Hadi Sampurno mewakili Direktur Penataan Ruang Wilayah IV Lina Marlia pada pembahasan awal kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) PKN Saumlaki Provinsi Maluku, pekan lalu di Jakarta.
Letak Saumlaki yang berada di Pulau Yamdena merupakan bagian dari Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Saumlaki yang berada pada pertemuan tiga lempeng dunia menjadikan wilayah ini rawan terhadap bencana gempa, sehingga perlu mendapat perhatian khusus karena terkait dengan rencana yang berbasis mitigasi bencana, ujar Ketua Tim Ahli Retno.

Sebagai pusat pertumbuhan di perbatasan negara, pengembangan PKSN Saumlaki diarahkan fungsinya sebagai pintu gerbang internasional ke Australia. Untuk itu, perlu dikembangkan Pos Lintas Batas dengan sarana prasarana CIQS, yaitu kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan. Namun kaitannya dengan penyusunan RDTR PKSN Saumlaki ini, ada dua hal lain yang perlu diperhatikan selain pertahanan dan keamanan dalam pengembangan kawasan perbatasan. “Faktor-faktor tersebut adalah kesejahteraan masyarakat dan lingkungan,” ungkap S.L.Warihsunu, Kasubdit Bintaru Perkotaan Wilayah IV menanggapi.
Kedudukan RDTR PKSN Saumlaki pun harus jelas dan mengacu pada rencana umum dan rencana yang ada di atasnya, karena terkait dengan KSN. Kedudukan RDTR selanjutnya akan mengacu pada RTRW Kabupaten dan akan menjadi Perda Kabupaten. Begitu pula dengan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi yang disusun harus mengacu pada RTRW Kabupaten. “Namun, concern terhadap kebijakan nasional harus tetap diperhatikan,” tegas Eko.(pd/ibm)

Sumber:http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1136

MTB belum masuk dalam Potensi Penanganan WILAYAH II BKPRN – KPU-an Pusat

15 Pebruari 2012 | Wilayah II
Pemerintah Daerah Wajib Ikuti BKPRN

Pembahasan di forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) merupakan langkah yang harus ditempuh semua Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Menteri PU. Selain itu maksud dari dilaksanakannya forum BKPRN ini adalah untuk mensinkronisasikan Rencana Umum Daerah dengan RTRW Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian PU Bahal Edison Naiborhu dalam pembahasan RTRW Kabupaten Supiori di Jakarta (14/2).
Lebih lanjut Edison menambahkan, dalam prosedur untuk mendapatkan Persetujuan Substansi Raperda RTRW dari Menteri PU terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yaitu, proses pengajuan Raperda RTRW, proses evaluasi Raperda RTRW, dan proses persetujuan Raperda RTRW.
BKPRN merupakan bagian pertama dari tiga proses yang harus dilalui untuk mendapatkan Persetujuan Substansi Raperda RTRW dari Menteri PU. Dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan maka akan mempercepat proses penyelesaian Perda RTRW yang secara otomatis akan mempercepat kepastian hukum dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan wilayah, ujarnya.
Wakil Bupati Kabupaten Supiori Yani Imbab mengatakan, dalam melaksanakan pembangunan daerah terlebih dahulu kita harus mengenali potensi dan isu strategis yang dihadapi daerah. Terdapat 12 hal yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori di dalam menyusun Raperda RTRW Kabupaten yaitu kependudukan, penggunaan lahan, perikanan, pertambangan, pariwisata, transportasi, pertanahan, kebencanaan, energi, telekomunikasi, air bersih, dan permukiman.
Dari sisi kependudukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori berusaha untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan pengukuran dari harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan layak. Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori, IPM Kabupaten Supiori mengalami peningkatan antara tahun 2008-2010. Di tahun 2008 IPM Kabupaten Supiori adalah 67,55 dan di tahun 2010 menjadi 68,46.
Terkait dengan penggunaan lahan, dijelaskan oleh Yani bahwa 81,1 % atau sekitar 39.490 Ha wilayahnya merupakan Kawasan Cagar Alam Supiori. Diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori hal ini memberikan tantangan tersendiri di dalam melaksanakan pembangunan wilayah dengan terbatasnya lahan yang tersedia. Selain itu, pada sebagian wilayah Distrik Supiori Selatan yang merupakan bagian dari Kawasan Cagar Alam Supiori memiliki potensi pertambangan emas dan nikel. Sehingga hal ini menjadi dilema bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori.
Dari segi transportasi terdapat permasalahannya berupa belum terhubungnya jalur darat antara Distrik Supiori Barat dengan Distrik Supiori Selatan dan terdapat jembatan-jembatan yang masih menggunakan konstruksi kayu. Tentunya hal ini dapat menghambat proses distribusi bahan pokok dan pergerakan manusia, karena transportasi antar pulau di wilayah Kabupaten Supiori masih bergantung dengan kondisi cuaca dan kondisi pelabuhan laut yang kurang memadai dari segi konstruksi.
“Di luar berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi, Kabupaten Supiori memiliki keunggulan dalam bidang perikanan dan pariwisata. Di bidang perikanan potensi ikan tangkap seperti ikan merah, ikan lencam, ikan kakap, ikan ekor kuning dan ikan bawal merupakan sebagian kecil jenis ikan yang terdapat di wilayah Kabupaten Supiori. Sementara itu dari sisi pariwisata terdapat objek-objek yang menarik seperti kawasan bawah laut Pulau Rani, Kepulauan Porisa, air terjun Masrib, dan air terjun Wabudori,” tandas Yani. (byu/nik)

http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1868

Konsep Dasar Pengembangan Pendidikan di Kab. MTB

DASAR PENGEMBANGAN

• Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat ”Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, Sekolah, serta Stakeholder Pendidikan.

Review Rencana dan Peluang Kerjasama PEMDA yang tertunda Koordinasi dengan PEMERINTAH KOREA perlu Tindak Lanjut

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 (lex lata)

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;

3. Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor:555/039/2010, tanggal 16 Januari 2010 tentang Cooperation Opportunites

4. Surat Rekomendasi Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 193/31/REK/2010, tanggal 27 Mei 2010 tentang Peluang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan Pemerintah Republik Korea Selatan;

5. Surat Ketua Komite Telematika Daerah Saumlaki Nomor 55/KTDS-MTB/2010 tanggal 21 Agustus 2010 tentang Proposal kepada Presiden Badan Informasi Masyarakat Korea (National Information Society Agency) Kerjasama International

Pengembangan Website : kiv-setda.mtbkab.com

Hadirnya website Bagian Kerjasama dan Investasi memberikan gambaran akan informasi-informasi potensi daerah dan peluang dalam menanamkan investasi di bumi duan lolat. akan tetapi infromasi website dikatakan hidup apabila dapat memberikan gambaran yang uptodated segala perkembangan yang terjadi.

Kehadiran ini juga memberikan informasi yang sangat berarti bagi peluang kerjasama oleh pihak-pihak invest yang akan menanamkan modalnya di Kab. MTB.  selain hadirnya perlu pendampingan-pendampingan untuk mengembangkan SDM IT karena kesemuanya apabila terwujud apabila pengembangan character akan hausnya informasi akan memberikan warna dan gambaran tersendiri baik perseorangan maupun institusi. semoga appresiate it.

Andityaman – High Performance

Ken Sisindir Andityaman Consulting Number Phone: 085244451450

Andityaman2007@gmail.com

Laporan Pendamping Perencanaan ICT Kab. MTB 2012

“ Dalam alam globalisasi yang serba cepat ini, kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan harus segera menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan perubahan yang serba cepat pula. Dengan demikian, perilaku tata kelola pemerintahan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan penilaian kebijakan pendidikan memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Untuk menjawab tantangan inilah Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan berbasis Web (PadatiWeb) dikembangkan dan diusulkan sebagai priortias awal dalam Penataan Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluk Tenggara Barat.”

Langkah-Langkah

1. Meminta Kepala Dinas Pendidikan membentuk Surat Rekomendasi atau Surat Perintah untuk pengelolaan ICT sesuai peruntukannya atau dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Pendataan Satuan Pendidikan Tahun 2012 yang didalamnya (NPSN, NISN, NUPTK-PMTK, PADATIWEB 2007/2012), dan disarankan tahun ini adalah TAHUN 2012 adalah Tahun VALIDASI menuju AKURASI Data;

2. Meminta Kepala Dinas dalam Rapat Koordinasi mempresentasikan tentang manfaatnya penggunaan dan penerapan aplikasi PADATI-WEB 2007 (Upgraded 2012) bagi perencanaan pada bidang/seksi/sub bagian dan sebagai layanan hubmas tentang perkembangan pendidikan baik (Siswa, Guru, Sekolah, Kurikulum serta Keuangan) yang akan dijelaskan oleh Pendamping Perencanaan ICT dan juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum DIKPORA Kab. MTB;

3. Meminta Kepala Dinas agar penertiban pengeluaran Dokumen Surat NUPTK, NISN dan NPSN yang telah selesai dikelola/dicetak oleh Sub Bagian Perencanaan kepada Perseorangan atau Institusi agar diserahkan dan dikeluarkan secara resmi oleh Layanan Hubmas Sub Bagian Umum DIKPORA Kab. MTB.***

Dikeluarkan di Saumlaki

pada tanggal 15 Pebruari 2012

PADATIWEB SALAH SATU PROGRAM PSP-BALITBANG PENTING YANG BELUM DIJALANKAN HAMPIR SEBAGIAN KAB/KOTA (MALUKU)

Dalam alam globalisasi yang serba cepat ini, kebijakan-kebijakan pembangunan pendidikan harus segera menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan perubahan yang serba cepat pula. Dengan demikian, perilaku tata kelola pemerintahan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan penilaian kebijakan pendidikan memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Untuk menjawab tantangan inilah Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan berbasis Web (PadatiWeb) dikembangkan.

Suatu perencanaan program atau kegiatan tergantung dari basis data yang tesedia dimana Basis Data (database) merupakan data primer dalam pengembangan suatu program dan kegiatan sebagai dasar penentu suatu kebijakan. Sehingga Penguatan dan Pengelolaan data sangat membutuhkan Dana, Waktu, serta SDM dalam mengolahnya.

PENTINGNYA PENDIDIKAN INTELIJEN DAN WAJIB MILITER BAGI GENERASI MUDA INDONESIA

Tahun 1994 saat saya masih kuliah di Surabaya, kami kedatangan beberapa mahasiswa dari Korea Selatan. Selain berinteraksi dengan mereka melalui diskusi, kami sempat beradu otot dan otak dengan mereka dalam permainan ketangkasan. Bisa ditebak, kami kalah oleh mahasiswa-mahasiswa Korea Selatan yang badannya tegap dan sikapnya tegas itu. Barulah saya sadar mereka baru saja menyelesaikan wajib militer di negaranya dan itu yang membuat tubuh mereka tegap dengan sikap yang tegas dan militan.
Kalau Anda ke Singapura, janganlah ge-er dulu kalau teman-teman Singapura Anda mengenal Indonesia sedemikian dalamnya. Mereka tahu jumlah pulau di Indonesia yang sampai 17 ribu itu, mereka tahu SBY presiden RI yang keberapa. Mereka tahu sumber-sumber daya alam dan lokasinya di Indonesia. Mereka tahu ketergantungan operasional Changi Airport terhadap ruang udara Indonesia. Mereka tahu luar dalam Indonesia, dalam beberapa obrolan ringan saya heran mereka tahu jumlah dan jenis pesawat tempur kita. Mereka sangat-sangat sadar kondisi negaranya dan mengenal negara-negara tetangganya karena mereka terikat wajib militer sampai batas usia tertentu. Pak Chappy Hakim sudah pernah menulis khusus tentang topik ini dalam postingan beliau.
Saat kampanye pilpres yang baru lalu, Prabowo Subianto mengangkat isu pentingnya pendidikan intelijen bagi generasi muda kita. Dia mengacu hal yang sama yang sudah diterapkan di Korea Selatan, Singapura, Malaysia dan Vietnam. Menurut Prabowo, generasi muda harus disadarkan bahwa disadari atau tidak kita sedang terlibat pertempuran (baca: persaingan) dengan negara-negara tetangga kita paling tidak di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Secara halus sebenarnya dalam bidang pertahanan dan keamanan juga. Rame-rame antara kita dengan Malaysia selama ini membuktikan fakta di atas.
Saat Orde Lama, kita mendapat indoktrinasi nasionalisme melalui ajaran-ajaran dan pidato Bung Karno, yang bahkan sampai saat ini saya masih bergidik mendengarkan isi pidatonya.
Saat saya menjadi mahasiswa di masa Orde Baru, kami mendapat indoktrinasi ideologi melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), mata kuliah agama, mata kuliah kewiraan dan mata kuliah KKN (Kuliah Kerja Nyata). Terus terang, bagi saya yang tumbuh di jaman demokrasi Pancasila ala orde baru saat itu, penataran P4 hanya buang-buang waktu dan uang saja. Saat itu kami bersikap, kami diajari untuk menerapkan Pancasila sedemikian rupa, sementara pemerintah sedang menerapkan KKN (Korupsi, Kolusi Nepotisme) dalam segala bentuknya. Sebuah kemunafikan yang dipelihara, begitu pikir kami saat itu.
Antipati juga berimbas pada mata kuliah Kewiraan. Mata kuliah yang sebenarnya dirancang supaya mahasiswa sadar ideologi dan sistem hankam itu tak lebih dari pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila). Terus terang, kami benci mata kuliah ini karena dosennya kebanyakan diambil dari dosen Mata Kuliah Umum seperti Ilmu Budaya Dasar sehingga terlihat tidak terlalu menguasai materi. Sistem kuliah yang monoton sehingga seperti mengulangi Penataran P4 saja. Bisa ditebak, walaupun saya mendapat nilai B, saya tidak mendapat apa-apa dari mata kuliah itu.
Jaman berputar. Sebagai dampak reformasi kita meninggalkan semua yang berbau Orde Baru. P4 sudah dihapus. KKN (Kuliah kerja Nyata) bukan lagi menjadi mata kuliah wajib di beberapa kampus. Mata kuliah Kewiraan sepertinya sudah dihapus, diganti oleh mata kuliah Kewarganegaraan.
Praktis tidak ada lagi indoktrinasi ideologi bagi generasi di bawah saya, terutama generasi yang tumbuh di era reformasi ini. Indoktrinasi hanyalah melalui mata kuliah Agama. Kecuali mahasiswa dan generasi muda yang aktif di gerakan pemberdayaan masyarakat, generasi muda kita tidak lagi mengenal ideologi negara, yang mereka kenal hanyalah agama sendiri. Kualitas mahasiswa kita juga mulai dipertanyakan masyarakat. Demonstrasi yang tidak jelas maksud, tujuan dan bentuknya hanya sekedar menunjukkan diri sebagai mahasiswa, jelas tidak bisa dibandingkan kualitasnya dengan demonstrasi mahasiswa yang militan di era Orde Baru. Rasa malu juga muncul saat melihat budaya tawuran yang semakin menjadi-jadi di kalangan mahasiswa kita sekarang, jelas-jelas menunjukkan kerapuhan dan kekosongan jiwa beberapa mahasiswa kita.  
Tampak jelas ketiadaan ideologi mulai muncul. Dalam kondisi seperti ini, terus terang saya jadi bertanya-tanya bisakah anak-anak muda kita menang dalam persaingan dengan anak-anak muda dari negeri tetangga.
Mungkin mata kuliah Kewiraan perlu dimunculkan lagi sebagai pendidikan intelijen bagi mahasiswa kita. Tentunya materi, metode dan instrukturnya harus berbeda sama sekali dengan jaman saya dulu. Biarkan mahasiswa meneliti sendiri lalu membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara tetangga lalu apa yang harus dilakukan untuk memenangkan pertempuran ini.
Sejak dini mahasiswa harus sadar adanya atmosfer pertempuran dan persaingan ini. Mahasiswa harus sadar bahwa walaupun bekerja di negeri sendiri, saat kelak mereka kerja di industri perbankan, di perusahaan energi, di perusahaan telekomunikasi, di perusahaan engineering boleh jadi mereka hanya akan jadi bawahan dari pihak-pihak asing yang menjadi investornya. Mereka harus disadarkan bahwa walaupun perusahaan-perusahaan itu ada di Indonesia, dia sudah tidak lagi menjadi milik Indonesia. Dan mungkin kelak mereka harus bersaing dengan teman-teman mereka dari luar negeri, hanya untuk mendapatkan pekerjaan….di negara sendiri.
Terus terang, saya tidak memunculkan isu ini untuk memanas-manasi suasana dengan negara-negara tetangga kita. Saya memprediksi bahwa masa depan adalah masa yang semakin sulit bagi adik-adik mahasiswa kita sekarang. Dan dengan pendidikan intelijen ini, diharapkan terbentuk sikap militan yang pantang menyerah. Nggak usahlah boro-boro untuk membela negara, paling tidak itu berguna untuk bisa bertahan hidup dan untuk memenangkan persaingan di masa depan.
disadur dari (Osa Kurniawan Ilham, Balikpapan, 26 Sept 2009)