Online Survey Tunjangan Daerah Perbatasan

 

Posted on November 1, 2011 by bppkabmtb

 

Yth. Rekan-rekan,

pemerhati kawasan perbatasan bisa anda mendukung dalam berbagai pendapat dalam online survey blog ini.

klick aja …. TUNJANGAN PERBATASAN

thanks.

Quo Vadis? Badan Pengelola Perbatasan

Program-program perbatasan telah dikumandangkan sejak tahun 2009-2011, tetapi dalam tiga tahun terakhir ini, MTB belum diakomodasi sejak terbentuknya Badan Pengelola Perbatasan dengan PERDA Nomor 11 Tahun 2011 kegiatan-kegiatan publik masih diarahkan ke Bagian Pemerintahan SETDA MTB.  Dalam sisi hukum BNPP masih bekerja sama dengan Lembaga yang mengelola perbatasan tersebut.

Sejak dioperasionalisasikan tanggal 06 April 2011, kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Perbatasan yakni keterbatasan anggaran pemerintah daerah dimana telah dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran sangat dramatis juga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tidak melibatkan lembaga tersebut dan lebih emergency lagi program ditunda untuk tahun depan yang akan dialokasikan hingga ke RENAKSI 2013.

Bagaimana kita mau merubah wajah daerah perbatasan jika informasi yang uptodate tidak dapat kami terima. permasalahan ini harus dilihat oleh pemerintah pusat yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).  Solusi yang diusulkan untuk memperpendek rentang kendali informasi yang terpusat, kami (PEMDA) lewat Badan ini mengusulkan agar diadakan validasi sistim informasi manajemen perbatasan yakni dipasang access layanan informasi baik antar pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan laporan-laporan baik secara rutinitas maupun implementasi program pusat dan propinsi di daerah MTB.

Sistim Informasi ini jika dimungkinkan dilaksanakan pada tahun 2012 di semua titik-titik lokasi perbatasan. Jika dimungkinkan SAUMLAKI sebagai PILOT PROJECT IT PERBATASAN.

Semoga tulisan dapat bermanfaat.

KTDS Offer for SMA BUDI Mulia Saumlaki to International Cooperation

Saumlaki, 11 April 2011

Pertemuan terbatas bagi keanggotaan komite yang terdaftar sebanyak 64 orang dalam pertemuan dimaksud membicarakan dan berdiskusi dalam wacana kelompok kerja (Working Group) yang ditunjuk sebagai Vice Coordinator (Perwakilan Komite) adalah SMA Budi Mulia yang dipimpin langsung oleh Saudara Baltasar Burlaley, ST Salah satu Guru SMA Budi Mulia (Kepala Laboratorium Komputer) menanggapi atas penunjukan SMA Budi Mulia sebagai penyelenggara Kegiatan Korea IT Volunteers 2011 telah mengisi form Request Survey 2011 KIV pada hari Sabtu, 09 April 2011, berdasarkan surat nomor 81/KTDS/MTB/2011 dengan konsep penawaran dapat dijelaskan.

Penawaran NIA-KIV 2011 kepada PEMDA KAB. MTB lewat KTDS

Penawara Kerjasama dalam Pemelajaran IT telah berlangsung dari tahun 2010. tahun ini ditawarkan untuk pemelajaran IT bagi guru, siswa dan pegawai kantor lingku pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara barat.

Sejauh mana partisipasi anda dalam membangun Saumlaki?

Please komentar and pendapat anda selama ini?…

Bagaimana membangun Saumlaki yang harmoni utk mencapai kesejahteraan masyarakat?

Berikan komentar anda bagaimana membangun Saumlaki untuk kemajuan pembangunan 2012-2017 dalam wacana prespektif membangun?

Rencana Kerjasama PEMDA dengan KOREA 2011

 

a. Subyek Kerjasama           :   Membangun Pusat Akses Informasi  (Development of Information Access Centers/IACS)

 

b. Latar Belakang              :   Saumlaki sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Barat terletak di Propinsi Maluku.

Saumlaki merupakan sebuah Kota di kawasan Perbatasan Australia dan Timur Leste dan merupakan Pulau-pulau Terluar (lalu) dan sekarang menjadi Pulau-pulau Terdepan di Kawasan Indonesia Timur.

Saumlaki merupakan Pintu Masuk (Entry Port) dan tempat singgah Event International yang diselenggarakan tiap Tahun yaitu SAIL Darwin-Saumlaki.

Laporan Status Pendampingan RSUD 2010



LAPORAN STATUS

PENDAMPINGAN TIM ASISTENSI

PADA SKPD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

TAHUN 2010

BAGIAN I

 

A.    PENDAHULUAN

Sejak diberikan Ijin Operasional Sementara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 440-627-TAHUN 2010, tanggal 06 September 2010, RSUD terus membenahi baik dari sisi manajemen administrasi dan keuangan, maka diperlukan pendampingan dikarenakan sangat minim tentang pengelolaan Keuangan dan Administrasi dalam birokrasi kepemerintahaan.  Adapun dalam pendampingan masih sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas baik dalam jabatan fungsional (teknis) dan Struktural secara (Non Teknis) Birokrat.

Pendampingan ini dibentuk atas arahan dan masukan pimpinan RSUD kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Rapat Resmi, maka dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor:445-743-TAHUN 2010 tanggal 04 Oktober 2010.

B.    DASAR

1. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 440-627-TAHUN 2010, tanggal 06 September 2010, tentang Ijin Operasional Sementara RSUD
2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor:445-743-TAHUN 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Penetapan Tim Asistensi/Pendampingan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010

 

 C. MAKSUD DAN TUJUAN

a.        Maksud

          Adapun maksud dari laporan pendampingan ini adalah untuk menjelaskan perkembangan pelaksanaan tugas pendampingan pada Rumah Sakit Umum Daerah untuk Tahun Anggaran 2010, sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

b.       Tujuan

          Adapun Tujuan dari laporan pendampingan ini adalah untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam Bidang Kesehatan  pada Rumah Sakit Umum Daerah untuk Tahun Anggaran 2010.

 

BAGIAN II

ISI LAPORAN

 

A.      RESUME

Percepatan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dapat dilaksanakan dengan baik, dikarenakan arus informasi terhadap segala perkembangan pengelolaan dilakukan melalui media internet, sebagai jembatan informasi dan komunikasi.

Pendampingan dapat dilaksanakan di bidang kesehatan langsung berkoordinasi dan berkonsultasi dengan memberikan masukan-masukan terhadap pelaksanaan pengelolaan kepada Direktur, para pejabat structural dan pegawai yang mempunyai tugas secara khusus.

Tugas-tugas perlu dibenahi dan diarahkan kepada masyarakat oleh RSUD sebagai terdepan dalam pelayanan kesehatan.

Tugas-tugas yang diembani dalam keputusan bupati adalah membina, mengarahkan, serta membantu mempercepat tugas teknis perencanaan dan keuangan SKPD Rumah Sakit Umum Saumlaki, meliputi: Ketatausahaan, Kearsipan, Tata Kelola Administrasi sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku.

B.      Kegiatan yang telah dilaksanakan Internal RSUD

Kegiatan yang dapat kami laksanakan dalam lingkup RSUD dapat kami laporkan dalam pendampingan ini, adalah:

1)         Pengelolaan Manajemen  Keuangan dan memberikan masukan-masukan dalam mempercepat anggaran pengeluaran yang langsung berkoordinasi dengan Dinas Pengelola Kuangan Daerah

2)        Memberikan pelatihan teknis dalam arahan dan diskusi, bagaimana cara menyusun suatu kerangka acuan kerja (KAK) dan memanage suatu kegiatan seminar, lokakarya baik dalam pelaporan dan evaluasinya.

3)         Menyusun dan mengarahkan pembuatan Rencana Strategi (RENSTRA) RSUD 2010-2015 dan Rencana Aksi 2010-2012 sebagai titik awal operasional RSUD,

4)        Menyusun dan mengarahkan cara pembuatan suatu Proposal APBN, APBD secara sistimatika serta sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku

5)        Menyusun dan mengarahkan pembuatan laporan teknis PPTK dan beberapa bentuk-bentul pelaporan kepada pimpinan

6)        Menjelaskan bagaimana penyusunan tata naskah dan kearsipan yang sesederhana mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7)         Mendampingi dan menyusun tata cara pembuatan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun dan penetapan kinera dalam tahun anggaran berjalan

8)        Menjelaskan dan mengarahkan bagaimana persiapan suatu pemeriksaan internal (Inspektorat) dan Eksternal (BPK RI dan BPKP RI) dalam mengaudit keuangan suatu SKPD kepada Pengguna Anggaran selaku Kepala/Direktur SKPD dan Bendahara Pengeluaran serta Penerimaan SKPD

 

C.       Kegiatan yang telah dilaksanakan Eksternal RSUD

 

Kegiatan yang dapat kami laksanakan dalam lingkup RSUD, Kementrian Kesehatan RI dan PEMDA dapat kami laporkan dalam pendampingan ini, adalah:

1)         Mendampingi Direktur RSUD dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Rujukan  Tahun 2011 di Batam pada tanggal 06-08 Desember 2010 yang diselenggarakan oleh Direktorat Bina Pelayanan Medik Kementrian Kesehatan

2)        Mendampingi Direktur dalam pengurusan Registrasi/Penomoran Pendaftaran RSUD dan Ijin Operasional RSUD Kementrian Kesehatan RI di Jakarta

3)         Mendampingi Presentasi Pembuatan Profil dan Rencana Penggunaan DAK Tahun 2011 dalam Rapat bersama dengan Sekretaris Daerah dan beberapa SKPD Penerima DAK dan Tugas Pembantuan dari Kementrian masing-masing.

 

 

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN SARAN

 

A.    Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Evaluasi Tim Pendampingan bahwa:

-          Pemahaman tentang Manajemen RSUD dibandingkan dengan pelaksanaan administrasi kepemerintahaan suatu SKPD masih belum dipahami terhambat dengan kemampuan (Skill) dalam mengelola dan memanfaatkan dengan menggunakan komputerasisasi;

-          Kurangnya tenaga dalam administrasi dalam menggunakan komputerisasi;

-          Masih digunakan beberapa tenaga dalam membantu untuk bidang tugas yang lain;

-          Dalam Sisi keuangan telah diadakan pendampingan dan belajar mandiri oleh Bendahara Pengeluaran RSUD sudah dapat dipahami;

-          Dalam Sisi Perencanaan kurangnya tenaga perencanaan dalan mengumpulkan, menganalisa, dan mengimplementasi dari hasil monitoring dan evaluasi;

-          Berdasarkan Struktur Organisasi belum berjalan dengan Baik karena kekurangan tenaga dan SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam uraian tugas sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

-          Operasional dan pendaftaran nomor register dan jamkesmas telah dilaksanakan dan mendapatkan beberapa bantuan informasi guna pengembangan RSUD kedepan oleh Kementrian Kesehatan di Jakarta.

 

 B.    Saran

Berdasarkan Kesimpulan maka, kami menyarankan beberapa point dibawah ini yang sangat perlu diperhatikan, antara lain:

1)      Pengelolaan Manajemen RSUD harus disinkronisasikan dengan Manajemen Kepemerintahan Daerah, baik dari sisi pengelolaan dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2)      Perlu ketenagaan dalam komputerisasi diusulkan, atau diikutsertakan dalam diklat manajemen berbasis komputerisasi dalam perencanaan, dan pengelolaan keuangan RSUD;

3)      Kurangnya sarana penunjang peralatan komputer, untuk menunjang proses administrasi keuangan;

4)      Perlu ditinjau kembali dan difungsikan tugas pokok dan fungsi disetiap bagian/bidang/seksi/sub bidang, dan lain-lain;

5)      Dan masih perlu dibutuhkan dan dilanjutkan pendampingan untuk Tahun Anggaran 2011.

Demikian laporan singkat yang kami dapat laporkan sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan, segala kekurangan dan keterbatasan yang dilaksanakan, harap dimaklumi.

Sekian dan Terima Kasih.

Dilaporkan       : di Saumlaki

Pada tanggal  : 20 Januari 2010

Ketua Tim

Asistensi/Pendampingan RSUD,

Ernes Andityaman Falikres, ST

NIP. 19751001 200701 1 018

Kajian Pola Pikir Perencanaan Manajemen Pendidikan 2006-2010

Suatu perencanaan program atau suatu kegiatan tergantung dari basis data yang tersedia dimana Basis Data (database) merupakan data primer dalam pengembangan suatu program dan kegiatan yang berkelanjutan.

Data memberikan wacana dan dasar penentu suatu kebijakan. Sehingga Penguatan dan Pengelolaan data sangat membutuhkan Dana, Waktu, serta SDM dalam mengolahnya.

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Loyalitas merupakan Faktor Utama Keberhasilan Penguatan Basis Data yang valid dan ter-up to date. 

Pengelolaan data pendidikan sangat dipengaruhi oleh Pengadaan Fisik maupun Non Fisik sehingga guna menjembatani luasnya pangkalan data maka sangatlah perlu Pendampingan Jasa Konsultan (Pendamping Perencanaan) yang menangani pelaksanaan teknis dilapangan yaitu Asistensi[1] sebagai Kordinator Lapangan yang mendamping dan membimbing Proses Perencanaan dan Pengendalian Program Pendidikan di Kabupaten ke Dinas/Institusi Pendidikan terkait lewat dimana Item Pendukung Jembatan Pengembangan SDM adalah Pusat Akses Informasi dan Teknologi  meliputi: E-mail, Chatting, Call Center, atau atau lewat Media dan Fasilitas yang disediakan oleh ICT.

Kajian Pola Pikir Perencanaan Manajemen Pendidikan 2002-2006

“Adapun maksud Penulisan ini adalah untuk mengarahkan dan menjelaskan segala kondisi, Program dan kegiatan Pendidikan secara Nasional yang telah/akan dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna terlaksananya KEBIJAKAN Pemerataan dan Perluasaan Akses Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.”

Sub Title:  “Data dan Informasi  sangatlah penting dalam memanajemen pola perencanaan”

Kajian Program LOAN 4455-IND and IDA Credit 3188 – IND Sulawesi and Eastern Islands Basic Education Project (Proyek Peningkatan Pendidikan Dasar) di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan tujuan yaitu Pengurangan Dampak Krisis, peningkatan akses, peningkatan mutu dan peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan  lebih diarahkan kepada peran serta masyarakat kepada Pihak Sekolah dan Komite Sekolah. Pelajaran yang bisa dipetik : adalah secara individual/kelompok Pihak Sekolah, Komite Sekolah yang diarahkan oleh Bank Dunia dalam Proyek ini adalah Partisipasi Masyarakat sehingga memperoleh bantua proyek dimana akan terjadi Siklus Perputaran Uang/Ekonomi dari Sekolah untuk Lingkungan masyarakat disekiar lokasi proyek terkena imbas peningkatan yang dilaksanakan.   Sedangkan Kontraktor sebagai Mitra Pembangunan. Secara kelembagaan/Instansional Pemerintah Daerah dapat mengadopsi beberapa pola administrasi dan manajemen program peningkatan pendidikan dasar yang didanai oleh Pinjaman Bank Dunia.  Rekomendasi/Saran: Peningkatan Kualitas Penyelenggara perlu adanya analisa faktor untuk peningkatan mutu serta kualitas sesuai dengan kondisi daerah/wilayah kerja dalam pelaksanaan secara teknis administrasi dan manajemen keuangan Program/Kegatn yang berkelanjutan perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah. Jenis Program-program yang dapat diadopsi oleh Pemerintah Daerah adalah: 1) Pemetaan Sekolah (School Mapping) yang uptodate; 2) Pemberian Subsidi (Block Grants); 3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Fellowship/Training/Workshop); 4) Program Guru Bantu Sementara/Kontrak, Pada Point 4. Sangat perlu diperhatikan dan dibutuhkan Jumlah Guru dan Sekolah tidak sebanding yaitu untuk 1 : 9,93 untuk SD, sedangkan 1:8,73 untuk SMP berdasarkan Laporan Teknis Tahunan 2006.