2009 ASEAN Rural on ICT Communities Course

klick disini..

Korean Version       atau  English Version

Kajian SWOT vs TOWS

Memang disadari dalam Analisa sangat dibutuhkan suatu analisa yang menggambarkan isu-isu yang sedang terjadi.
Isu-isu yang terjadi dijabarkan dalam suatu Analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportuinites, Threats) akan tetapi selama ini tidak disadari bahwa kelemahan SWOT hanya berorientasi kepada Emotional (CEO) secara konstruktive, sedangkan banyak yang melupakan bahwa analisa teknis yang memegang peranan yang penting berorientasi kepada teknikal yang konsturktive (Bottom) atau CTO, sebenarnya, dan bagaimana pendapat anda tentang hal ini,… dalam pengambil kebijakan hanya berorientasi kepada kekuatan yang dimiliki secara emosional sedangkan CTO terlebih kepada ancaman dan peluang yang akan terjadi??..
Sehingga Option yang dihasilkan untuk mencapai suatu keberhasilan adalah TOWS-SWOT…
) Benarkah.??

IT Pilot Project

Hello Brurrrr di Jaringan Online, bisa nggak berikan informasi gimana caranya mendapatkan bantuan luar negeri di bidang IT…

Setiap Warga Negara Harus Memiliki NPWP

· Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

· Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

· Kewajiban Wajib Pajak

Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.

- Pendaftaran

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah :

1. Orang Pribadi yang menjalakan usaha atau pekerjaan bebas;

2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;

3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak www.pajak.go.id. Selain mendapatkan NPWP, Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

- Pembayaran dan Pelaporan

Setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan adalah sebagai berikut :

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa
1	PPh Pasal 21/26	Tgl 10 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	20 hari setelah masa pajak berakhir
2	PPh Pasal 25	Tgl 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir	20 setelah masa pajak berakhir
Tahunan
1	PPh OP	Tgl 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
3	BPHTB	Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

Apabila dalam menghitung dan membayar pajak tersebut ditemukan ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak dilaporkan oleh WP, Direktorat Jenderal Pajak akan menebitkan Surat Ketetapan Pajak (skp) kepada WP tersebut.

Direktorat  Jenderal Pajak .

Potensi Sumber Daya Perikanan Kab. MTB

Rumah Tangga Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan sangat berperan Untuk mewujudkan Maluku Tenggara Barat sebagai daerah berbasis kebaharian yang kuat bukanlah suatu hal yang mustahil, mengingat potensi sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat langsung di dalam sektor kelautan dan perikanan cukup banyak, khususnya nelayan yang tersebar di semua kecamatan. Pada tahun 2007 jumlah rumah tangga perikanan (RTP) mencapai 7.613 buah, sementara nelayan berjumlah 19.889 orang. Sebagian besar RTP dan nelayan berada di Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara, Selaru, Wermaktian dan Wuarlabobar (Tabel 2.2).

Tabel 2.2.

Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan Nelayan Menurut Kecamatan Tahun 2007

No.	Kecamatan	RTP	Nelayan
1	Tanimbar Selatan	1.723	4.776
2	Wertamrian	98	617
3	Wermaktian	1.369	3.040
4	Selaru	1.383	3.765
5	Tanimbar Utara	1.405	3.894
6	Yaru	301	451
7	Wuarlabobar	1.145	2.818
8	Nirunmas	86	268
9	Kormomolin	103	260
Jumlah		7.613	19.889

Sumber: BPS, MTB dalam Angka 2008 (diolah)

Potensi Kelautan Perikanan Maluku Tenggara Barat

Rumah Tangga Perikanan

Sektor Kelautan dan Perikanan sangat berperan Untuk mewujudkan Maluku Tenggara Barat sebagai daerah berbasis kebaharian yang kuat bukanlah suatu hal yang mustahil, mengingat potensi sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat langsung di dalam sektor kelautan dan perikanan cukup banyak, khususnya nelayan yang tersebar di semua kecamatan. Pada tahun 2007 jumlah rumah tangga perikanan (RTP) mencapai 7.613 buah, sementara nelayan berjumlah 19.889 orang. Sebagian besar RTP dan nelayan berada di Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara, Selaru, Wermaktian dan Wuarlabobar (Tabel 2.2).

Tabel 2.2.

Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dan Nelayan Menurut Kecamatan Tahun 2007

No.	Kecamatan	RTP	Nelayan
1	Tanimbar Selatan	1.723	4.776
2	Wertamrian	98	617
3	Wermaktian	1.369	3.040
4	Selaru	1.383	3.765
5	Tanimbar Utara	1.405	3.894
6	Yaru	301	451
7	Wuarlabobar	1.145	2.818
8	Nirunmas	86	268
9	Kormomolin	103	260
Jumlah		7.613	19.889

Sumber: BPS, MTB dalam Angka 2008 (diolah)

Resensi Lusianik (Garuda 3)

Kane noak mamyakenar marbutsira na  yembori, rkobal sir na yembori   a Mlayaran I na kese   yoran mangafen tomwate, Lusi mangafen tomwate, raflayo samele balit, amangrutu mlama ngelat ma keyai I Lorfan mla metwale iKelmase, mla famudi iThamrian, mla famudi korlelean, manamtoran weri suan, amla urnir batlolmesan aslyar tinafsau Slyaruw.— nn

aertinya:

Pada waktu itu mereka berkumpul di Jempori pada suatu tempat kecil karena,  Naga Laut (Matakus) pada musim dating didarat makan manusia dan Burung Elang (Rajalwali) makan manusia, mereka lari sembarangan (terpisah), Ken Lorfan lakukan perjalanan trus, dan yang tengah tinggal kilmasa (Ken Rawan), yang berikut dari yang tua ke Thamrian (Ken Atafun), dan yang berikut adalah (Ken Nawak)   tinggal di pinggiran sungai (Batmafut) – Sangliat Krawain, dan Saudara sebiji perempuan (Ken Aslyaruw) kawin di Selaru…

Skema Standar Pelayanan Minimal Dishubkominfo 2009

Skema Alur Pencairan Dana dalam Pengelolaan Program dan Kegiatan Tahun 2009

Skema SPM Retribusi SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2009

News Era Reporting SKPD DTIC 2009

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun dan terbit dimana isi laporan memuat tentang indicator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang lalu…

Penetapan Kinerja SKPD telah disusun dan terbit dimana isi laporan memuat tentang pelaksanaan target, sasaran, kinerja program dna kegiatan yang akan dilaksanakan….

Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD Revisi telah disusun dan terbit dimana isi laporan memuat tentang Revisi Matriks Prioritas Program dan Kegiatan sesuai dengan RKA, DPA-SKPD

Alamat :

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Jl. Urayana Saumlaki Kode Pos 97664 Telp. Fax. (0918) 21548

E-Mail: dishubkabmtb@yahoo.co.id

Blogsite: http://dishubkabmtb.wordpress.com

Informasi lainnya: http://ernesfalikres.wordpress.com

Bagaimana Mechiko Menggapai Bumi

Hanya memanggil…

Papa, Mama ini adalah dunia ku…:)) dengan begitu polos ….

Created:falikresfamily2009